Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dilaporkan pergi (walk out) dalam rapat, Rabu (9/1) kemarin, setelah dua petinggi Partai Demokrat AS di Kongres menolak menyetujui proposal pembangunan tembok perbatasan yang diajukannya. "Dia (Trump) bertanya kepada Ketua Dewan Perwakilan (Nancy) Pelosi `apakah Anda setuju terkait proposal pembangunan tembok yang saya ajukan?` Dia (Pelosi) mengatakan tidak," kata Ketua faksi Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, mengutip percakapan Trump-Pelosi dalam rapat di Gedung Putih. "Dan dia (Trump) lalu berdiri dan mengatakan `kalau begitu tidak ada hal yang perlu kita bicarakan` dan dia pergi begitu saja," ucapnya menambahkan seperti dikutip Reuters, Kamis (10/1). Melalui kicuannya, Trump menganggap pertemuannya dengan Pelosi dan Schumer adalah sesuatu yang sia-sia. "Saya bertanya apakah yang akan terjadi dalam 30 hari ke depan jika saya membuka semua kemungkinan? apakah mereka akan menyetujui pembangunan tembok termasuk pembatasan baja? Nancy mengatakan, TIDAK," kata Trump melalui Twitter. "Saya katakan sampai jumpa, tidak ada cara lain yang berhasil!" Rapat itu digelar sebagai upaya pemerintah dan Kongres menyetop penutupan pemerintah (government shutdown) yang sudah berjalan selama 19 hari terakhir. Penutupan pemerintahan merupakan situasi ketika pemerintah AS dan Kongres gagal menyepakati anggaran negara yang akan dicairkan. Dalam situasi ini, pemerintah AS pada umumnya berhenti menyediakan sejumlah layanan publik dan akibatnya para pegawai negeri terpaksa cuti tanpa digaji. Penutupan pemerintah AS dimulai sejak akhir Desember 2018 lalu, dan dinyatakan terus berlanjut setelah negosiasi antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republik tak mencapai kesepakatan. Hingga kini, Trump masih berkeras meminta anggaran US$5 miliar untuk membiayai proyek tembok perbatasan AS-Meksiko. Dia menyatakan akan tetap mempertahankan penutupan pemerintahan selama anggaran proyek yang diajukannya belum disetujui. Penutupan pemerintahan ini berimbas kepada kehidupan masyarakat. Sekitar 800 ribu pekerja terkena dampak penutupan dan terpaksa menganggur tanpa upah sampai pemerintah mengucurkan anggaran. Bahkan sejumlah pegawai honorer pemerintah AS yang sangat mengandalkan gaji mengaku kelimpungan. Sebab, honor mereka tidak cair saat pemerintahan tutup, padahal mereka harus membayar sejumlah tagihan. Subsidi bagi warga miskin juga terpaksa terhenti, bersamaan dengan terhentinya semua aktivitas yang dikelola pemerintah, kecuali layanan kesehatan, keamanan dan tahanan. Sumber: CNNIndonesia